Mengenal Pajak Karbon dan Penerapannya di Negara Lain

 Jakarta Pajak karbon yang semula akan mulainya berlaku pada 1 Juli 2022 lalu kembali diundur untuk ke-2  kalinya. Pemerintahan diberitakan masih menyaksikan ada factor ketidakjelasan pada tingkat global dan mengangsung kembali persiapan aktor industri hingga cara penangguhan diambil untuk pastikan implikasi akan berjalan baik.  Slot Judi Online



Pajak karbon sedang dikenalkan di Indonesia dalam usaha untuk mengontrol peralihan cuaca dan melawan pemanasan global. Peraturan ini sesuai Undang-Undang Nomor 7/2021 mengenai Harmonisasi Ketentuan Perpajakan (HPP) yang sudah ditetapkan DPR semenjak 7 Oktober 2021.

Keuntungan Besar Dari Suatu Situs Slot King88bet

Kementerian ESDM mengatakan jika dalam implementasi pajak itu, pemerintahan akan memusatkan PLTU berbasiskan batu bara untuk tahapan pertama.


Menurut Kementerian Keuangan, dana yang terkumpul dari pajak karbon akan dipakai untuk menambahkan dana pembangunan, mitigasi peralihan cuaca, investasi ramah lingkungan, dan program bansos untuk warga berpendapatan rendah.


"Kita perlu menghargai langkah pertama pemerintahan Indonesia dalam menerapkan kemajuan ekonomi hijau, satu diantaranya karena ada implementasi pajak karbon ke bidang yang hasilkan emisi gas rumah kaca," ungkapkan CEO Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani dalam info tercatat di Jakarta, Sabtu (23/7/2022).


"Tetapi implementasi pajak karbon harus dilaksanakan dengan rencana dan hitung yang masak hingga bisa meminimalkan imbas negatif seperti inflasi. Implementasi pajak karbon bisa memunculkan kekuatan peningkatan harga energi seperti BBM atau listrik dengan pertambahan biaya produksi," tambah Johanna.



Pajak Karbon ialah pajak yang dikenai atas pemakaian bahan bakar fosil seperti bensin, avtur, gas, dan lain - lain.


Pajak karbon mempunyai tujuan untuk kurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca sebagai cara melawan pemanasan global.


Mengaplikasikan pajak karbon di Indonesia bisa menolong kurangi pemanasan global dan mengontrol peralihan cuaca, dan tingkatkan penghasilan pajak dan efektivitas energi untuk customer dan usaha.


Bila menyaksikan data Bank Dunia, sampai tengah 2021, ada sekitaran 35 negara yang sudah mengaplikasikan pajak karbon. Setiap negara mengaplikasikan peraturan pajak yang bermacam.


Finlandia misalkan, mengaplikasikan biaya pajak berlainan pada emisi karbon dari kendaraan dan pembangkit listrik. Walau memiliki bentuk berbeda, pajak karbon di rasio global biasanya dihitung dengan unit dolar Amerika Serikat per ton CO.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

One label for this type of discrepancy is actually systemic injustice, an expression

Following the development of cars, trucks, and extensive networks of highways which offered greater mobility,

A 10-year-old boy was critically injured, and remains in critical condition.